Masalah Penegakan Hukum di Indonesia

  1. A.    Penegakan Hukum

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto,1979).

Faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah kelima faktor yang berkaitan erat dan merupakan esensi dari penegakan hukum, yakni :

  1. Faktor hukum itu sendiri, yang mengacu kepada undang – undang.
  2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
  3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
  4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.
  5. Faktor kebudayaan, hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia dalam pergaulan hidupnya.

Contoh – contoh yang dapat diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia, antara lain :

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

3. Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, memiliki organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.

4. Faktor Masyarakat

Dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum karena hukum berasal dari masyarakat yang mempunyai tujuan mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

B.     Masalah Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia masih buruk. Dari data yang saya baca dari http://metrotvnews.com, demokrasi di Indonesia dan kontrol terhadap korupsi tidak megalami kemajuan berarti menurut Governance Indicator World Bank.

Sedangkan hasil penelitian dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahwa proporsi publik yang menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia buruk atau sangat buruk meningkat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari survey yang dilakukan LSI terhadap 1.220 koresponden pria dan wanita, berusia 17 tahun atau lebih, dari data tersebut ditemukan bahwa sekitar 42,2 persen menilai kondisi penegakan hukum nasional buruk atau sangat buruk. Hanya ada sekitar 32,6 persen yang mengatakan baik atau baik sekali.

Menurut saya dari kasus yang sering terdengar di media dan data diatas benar menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih buruk bahkan dikatakan masih sangat buruk. Kita bisa tahu begitu buruknya penegakan hukum di Indonesia dapat kita lihat dari kasus di bawah ini :

Kasus Aulia Pohan (besan dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono) dijerat hukuman penjara karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan sehingga menyebabkan terjadinya korupsi. Ada info yang mengatakan kasus Aulia Pohan merugikan negara hingga mencapai 100 miliar. Aulia Pohan mendapatkan hukuman dengan empat tahun penjara lalu Mahkamah Agung mengurangi hukuman menjadi tiga tahun. Aulia Pohan menjalani hukumannya sejak 27 November 2008 hingga 18 Agustus 2010 (sudah termasuk dengan remisi yang diterimanya).

Setelah membahas kasus korupsi dari besan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, kita bisa menyimak sebuah kasus lagi. Kasus ini mengenai seorang remaja berusia 15 tahun di Sulawesi Tengah yang dinyatakan mencuri sandal jepit dan dikenai hukuman penjara lima tahun. Padahal remaja tersebut hanya mencuri sandal jepit yang mungkin harganya kurang dari Rp 100. 000 dan tidak merugikan negara hingga 100 miliar (seperti Aulia Pohan) tapi remaja itu malah mendapat hukuman yang lebih banyak dari pada Aulia Pohan. Petugas keamanan mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah unsur edukasi.

Menurut saya dari kasus kedua diatas benar – benar mencerminkan ketidakadilan dan menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sangatlah buruk. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena remaja tersebut yang tidak merugikan negara hingga 100 miliar dan  mungkin hanya merugikan yang merasa kehilangan sandal jepitnya malah mendapatkan hukuman yang lebih banyak dari pada Aulia Pohan (koruptor). Petugas keamanan berkilah hal tersebut merupakan unsur edukasi bagi anak tersebut. Yah, memang kita perlu menghukum anak tersebut bila benar anak tersebut mencuri sandal itu tetapi remaja tersebut seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari pada Aulia Pohan karena jelas Aulia Pohan dan para koruptor lainnya merugikan negara hingga bermiliar – miliar dan dapat menyengsarakan kehidupan orang banyak tetapi mereka para koruptor malah mendapatkan hukuman yang menurut saya termasuk ringan. Apakah koruptor juga tidak perlu unsur edukasi agar mereka tahu mana yang bukan mencuri uang negara atau yang bukan?. Benar banyak orang berkata hukum di Indonesia hanya masih berlaku terhadap mereka yang mempunyai kekuasaan, jabatan, dan harta.

 c. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulannya dalam penegakan hukum di Indonesia harus ada perubahan dan  tidak bisa hanya diserahkan pada oknum penegak hukum yang ada. Oleh sebab itu kesimpulannya adalah :

  1. Dibentuk lembaga hukum yang menjalankan hukum dengan baik yang benar – benar independen dan berani melakukan kebenaran tanpa adanya campur tangan dari para pejabat yang ada.
  2. Bagi mereka yang berani membongkar kasus yang bersangkutan dengan koneksi dan uang, harus dilindungi penuh. Khususnya bagi mereka yang membongkar komunitasnya sendiri, harus dilindungi penuh.
  3. Untuk masa reformasi hukum, janganlah bicara yang tidak ada solusinya, karena solusi yang dikemukan saat ini di media hanya perlindungan diri demi kepentingan diri atau golongan. Karena ada kemungkinan yang berbicara itu, bisa terlibat dalam koneksi dan uang. Hanya saja masih memiliki kekuasan yang lebih leluasa untuk berbicara, dari pada yang sudah dibungkam dalam tahanan, lebih leluasa mempermainkan hukum demi menegakan hukum.
  4. Jika penguasa saat ini ada niat kuat untuk memberantas korupsi, mereka harus berani mereformasi tanpa ragu-ragu.

Sumber :

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: