Kondisi Hukum Ekonomi di Indonesia

  1. A.    Perekonomian Indonesia

Tanda – tanda perekonomian di Indonesia mulai mengalami penurunan adalah ditahun 1997  dimana terjadinya awal krisis moneter. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar pada level 4,7 persen, sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang 7,8 persen. Kondisi keamanan yang belum kondusif akan sangat memengaruhi iklim investasi di Indonesia. Hal ini sangat berhubungan dengan aktivitas kegiatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan negara serta pertumbuhan ekonominya. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan menjanjikan harapan bagi perbaikan kondisi ekonomi dimasa mendatang. Bagi Indonesia, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka harapan meningkatnya pendapatan nasional (GNP), pendapatan persaingan kapita akan semakin meningkat, tingkat inflasi dapat ditekan, suku bunga akan berada pada tingkat wajar dan semakin bergairahnya modal bagi dalam negeri maupun luar negeri.

Namun semua itu bisa terwujud apabila kondisi keamanan dalam negeri benar-benar telah kondusif. Kebijakan pemerintah saat ini di dalam pemberantasan terorisme, serta pemberantasan korupsi sangat turut membantu bagi pemulihan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi menggambarkan kinerja perekonomian suatu negara akan menjadi prioritas utama bila ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa aktivitas ekonomi sedang berlangsung dengan baik pada negaranya. Selain keamanan, pemerintah pun harus mengambil bagian dalam kebijakan hukum ekonomi yang ada di Indonesia.

  1. B.     Sistem Ekonomi Indonesia dan Asasnya

Kondisi hukum ekonomi di suatu negara bergantung dari sistem ekonomi yang dianut negara itu sendiri. Sebelum melihat hukum ekonomi apa yang digunakan Indonesia, saya akan membahas terlebih dahulu sistem ekonomi yang dianut di Indoonesia.

Mengetahui sistem ekonomi yang dianut Indonesia, perlu memahami terlebih dahulu ideologi apa yang dianut Indonesia. Ideologi Indonesia sendiri adalah pancasila berarti kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari prinsip – prinsip dasar dari pembentukan Indonesia sejak dahulunya yang tercantum pada Pancasila dan Undang – undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945).

Hal ini juga dinyatakan oleh Sanusi (2000). Sistem ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran yang disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum diamandemen 2000 yakni sistem ekonomi Pancasila … dan ekonomi dengan menitikberatkan pada koperasi terutama pada masa Orde Lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini masih berkembang … Dalam masa pemerintahan Indonesia Baru (1999) setelah berjalannya reformasi munul pula kini sistem ekonomi kerakyatan. Tetapi ini pun belum banyak dikenal …, karena hingga kini yang masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran … yakni sistem ekonomi Pancasila, di samping ekonomi yang menitikberatkan kepada peran koperasi dalam perekonomian Indonesia.     

Dalam uraian tersebut, kita dapat mengerti bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi campuran yang bertumpu pada Pancasila dan UUD 1945.

Kondisi perekonomian di Indonesia juga diatur dengan tegas dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan, ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor – faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan faktor – faktor produksi pemilikan secara individual juga diakui di Indonesia.

Ketentuan – ketentuan dasar konstitusional mengenai kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen), antara lain tercantum pada pasal – pasal 27, 33, dan 34. Pasal 33 dianggap sebagai pasal yang terpenting (sebelum diamandeman) yang mengatur langsung sistem ekonomi Indonesia, yakni prinsip demokrasi ekonomi. Secara rinci, pasal 33 menetapkan tiga hal :

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
  2. Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara;
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sedangkan pasal 27 ayat 2 menetapkan bahwa setiap warga negara (WNI) berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak; dan pasal 34 menetapkan bahwa kaum masyarakat miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara negara.

Dari uraian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa ada tiga asas penting yang mendasari Pancasila dan UUd 1945 (sebelum diamandemen pada tahun 2000) yang membentuk sistem ekonomi Indonesia, yakni kemanusiaan, persaudaran, dan gotong royong.

  1. C.    Kondisi Hukum Ekonomi di Indonesia saat ini

Setelah menguraikan semua tentang perekonomian di Indonesia saya akan membicarakan tentang kondisi hukum ekonomi di Indonesia saat ini. Menurut saya, kondisi hukum ekonomi di Indonesia masih buruk.

Masih banyak hal yang belum sesuai dalam praktiknya dengan asas dan undang – undang yang mengatur tentang hukum ekonomi di Indonesia. Misalnya dalam pasal 33 menetapkan bahwa faktor produksi bagi kehidupan orang banyak dikuasai negara tapi kenyataannya sekarang telah banyak hutan yang di eksploitasi oleh pihak swasta bahkan hutan lindung sekali pun. Saya pun pernah membaca sebuah artikel dari sebuah koran bahwa langit di Indonesia ada juga yang negara lain yang memilikinya padahal secara geografis itu seharusnya milik Indonesia. Begitu lemahnya pemerintah dalam menegakan hukum ekonomi di Indonesia sehingga hal tersebut tentunya membuat Indonesia semakin buruk di mata dunia. Tentunya, persepsi yang tidak baik tersebut dapat mempengaruhi citra Indonesia sehingga bisa menghambat sistem iklim investasi di Indonesia.

Pasal 27 ayat 2 juga menyatakan bahwa WNI berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, tetapi kita bisa lihat sekarang banyak Warga Negara Indonesia yang mengalami ekonomi yang lemah dan masih banyak penggangguran di Indonesia. Menurut saya, hal ini bisa juga terjadi karena pemerintah Indonesia belum tegas dalam menanggapi kasus ini. Banyak perusahaan yang lebih mau memperkerjakan warga negara asing di perusahaannya tentu itu juga dapat membuat mengecilnya kesempatan kerja bagi warga negara kita. Seharusnya pemerintah mau mengatur tentang seberapa besar perusahaan tersebut wajib memperkerjakan Warga Negara Indonesia walau pun perusahaan tersebut adalah perusahaan asing sekali pun, karena hal tersebut adalah bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut yang mau berinvestasi di Indonesia. Tentunya proporsi tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang terserap wajib lebih besar dari pada Warga Negara Asing yang ada.

Dalam kasus, Pasal 34 menyatakan bahwa kaum miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Tetapi kita masih banyak melihat kaum miskin dan anak terlantar yang masih banyak dijalanan. Bahkan ada pula yang ingin memberantas kaum miskin dan anak terlantar hal tersebut, menurut saya hal tersebut terbukti dengan adanya Satpol PP, mungkin pemerintah menginginkan jalan – jalan di kota besar rapih dan bersih tapi tentunya mereka juga harus bertanggung jawab menyiapkan tempat yang layak dan strategis dan terjangkau iurannya bagi pedagang kaki lima untuk mencari nafkah bukan dengan menggusur mereka dengan Satpol PP. Mungkin pedagang kaki lima tersebut sudah ditegur untuk tidak berjualan di tempat tersebut tapi teguran tidak akan membuat para pedagang kaki lima tergerak karena mereka tidak mempunyai lahan lagi untuk berjualan di tempat lain sehingga pemerintah seharusnya menyiapkan tempat yang baik bagi mereka untuk berjualan sehingga tatanan kota menjadi rapih.

            Begitu banyak kasus hukum ekonomi di Indonesia yang belum tepat sasaran, saya mengharapkan kita sebagai generasi Warga Negara Indonesia dan sebagai pemerintah pun harus peduli dan empati sehingga Indonesia dapat berubah menjadi lebih maju dan kesejahteraan pun Indonesia pun dapat merata.

Sumber :

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: