PELAKSANAAN dan PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG KONSUMEN

Pada zaman modern ini banyak sekali produk baru bermunculan, seperti makin maraknya pakaian dengan model-model terbaru dengan inovasi percampuran gaya tradisional dengan gaya sekarang, barang-barang elektronik terbaru dengan kecanggihannya, inovasi produk kosmetik dengan segala keistimewaan dari setiap produk tersebut, hingga bangunan-bangunan perumahan yang menawarkan gaya futuristiknya.

Semakin banyaknya produk bermunculan hal itu dapat membuat produsen terus mencari cara untuk berinovasi dalam menyediakan produk terbaru mereka, karena hal tersebut terkadang produsen lupa menyajikan kualitas yang terbaik untuk konsumen, produsen hanya memenuhi kuantitas barang yang mereka produksi bukan dengan kualitas yang mumpuni karena mereka seperti sedang mencari “senjata” untuk mengalahkan pesaing lainnya, walaupun kita belum tentu tahu apakah produk terbarunya tersebut baik untuk konsumen atau tidak.

Bila kejadian seperti diatas (pada paragraf ke-2) terjadi tentunya patut disayangkan. Seharusnya kejadian itu tidak baik bila terjadi karena pembelilah yang mengkonsumsi barang tersebut sehingga mereka yang merasakan sesuatu (hal yang negatif) apabila produk tersebut tidah memenuhi standar kualitas yang seharusnya. Semestinya produsen memerhatikan kualitas dan menghindari efek samping sekecil mungkin untuk menciptakan kepuasan pada konsumennya.

Dalam hal inilah seharusnya konsumen dilindungi oleh hukum agar mereka berani menyuarakan sejujur-jujurnya apabila mereka kecewa dengan produk yang mereka konsumsi. Hal ini tentunya seperti memberikan krik-saran dari konsumen ke produsen. Seharusnya hal tersebut dapat membuat produsen semakin berinovasi untuk mendapatkan kualitas yang terbaik agar konsumen semakin percaya dengan mereka, terkadang ada beberapa produsen bukan menerima kritikan dari konsumennya malah membuat bungkan konsumennya disinilah seharusnya pemerintah dan segala aparatnya untuk melindungi konsumen.

Bila konsumen dapat menyuarakan dengan sejujurnya, tentunya tanpa menjatuhkan, melainkan hanya untuk mengharapkan produsen dapat memperbaiki kualitasnya seharusnya produsen dapat menerima dan langsung memperbaikinya. Tentunya bila kejadian ini berkesinambungan dengan baik pastinya kualitas barang yang ada di Indonesia dapat memenuhi standar kualitas dan mungkin bisa mengalahkan barang impor sehingga membuat WNI mencintai produk dari negeri mereka sendiri. Oleh karena itu konsumen seharusnya sudah dilindungi sebaik-baiknya oleh pemerintah.

            Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas tentang perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, dan apakah perlindungan konsumen tersebut sudah dijalankan dengan benar atau tidak di Indonesia.

Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999).

Dalam hal ini ada beberapa pelaku dalam perlindungan konsumen yaitu konsumen, pelaku usaha, dan beberapa lembaga tentang perlindungan konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

  1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
  3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
  4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
  5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen

  1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
  3. Meningkatnya pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya;
  4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
  6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen adalah :

a)      Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b)      Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c)      Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d)     Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e)      Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f)       Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g)      Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h)      Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i)        Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah :

a)      Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b)      Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c)      Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d)     Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan Konsumen di Indonesia

Perlindungan hukum bagi konsumen mempunyai dua aspek yaitu :

1. Aspek hukum publik, pada pokoknya mengatur hubungan hukum antara instansi-instansi pemerintah dengan masyarakat, selagi instansi tersebut bertindak selaku penguasa. Cabang-cabang hukum publik yang berkaitan dan berpengaruh atas hukum konsumen umumnya adalah hukum administrasi, hukum pidana dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan praktek bisnis.

2. Aspek hukum privat/perdata, dalam hukum perdata yang lebih banyak digunakan atau berkaitan dengan azas-azas hukum mengenai hubungan/masalah konsumen adalah buku ketiga (mengenai hubungan hukum konsumen, seperti perikatan, baik berdasarkan perjanjian saja maupun yang berdasarkan pada UU) dan buku keempat (mengenai pembuktian daluarsa).

Dalam transaksi yang dilakukan konsumen, konsumen sering kali menghadapi permasalahan yang sulit diatasi oleh konsumen sendiri. Perangkat peraturan perundang-undangan dan aparat pemerintah masih belum mendukung dalam memenuhi kebutuhan hidup konsumen karena masih adanya yang kasus-kasus yang terbengkalai yang ditangani oleh pemerintah dan aparatnya.

Dalam kenyataannya juga konsumen Indonesia masih sering mengalami kasus-kasus yang sangat merugikan baik secara materiel maupun immateriel. Seperti yang dikemukakan  Badan Pembina Hukum Nasional Indonesia, dimana kekecewaan yang dinyatakan oleh konsumen karena kualitas produk yang tidak memenuhi standar.

Kecenderungan meningkatnya korban yang terjadi pada konsumen digambarkan oleh Biro Statistik Pusat Jakarta yaitu : tahun 1986 terjadi kasus 321 penderita akibat makanan yang beracun, tahun 1995 adanya kasus penipuan terhadap 123 orang konsumen perumahan di Riau.

Selama 1997 peristiwa yang menempatkan konsumen sebagai korban dari ketidak adilan pihak produsen atau pemerintah silih berganti dari kecelakaan jasa transportasi (kereta api, pesawat udara dan bus).

Oleh karena itu, diharapkannya pemerintah lebih peka dan lebih agresif lagi dalam melindungi konsumen karena konsumen tentunya berperan sangat besar dalam siklus produksi tersebut bila konsumen kecewa dengan produk yang ditawarkan dan konsumen tidak mempunyai tempat untuk beraspirasi apakah bisa produk tersebut dapat berkembang menjadi lebih baik? Bila konsumen tidak dilindungi dan kecewa tentunya konsumen tidak ingin membeli produk tersebut lagi dan tentunya hal itu dapat menurunkan tingkat penjualan. Sehingga sekali lagi perlindungan konsumen harus lah dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Sumber :

http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-8-1999.pdf

http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sabarudin2.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: