PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KONSUMEN

Ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu definisinya sebelum kita membahas/membicarakan mengenai pelaksanaa Undang-Undang Konsumen:

  • Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  • Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
  • Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Mengapa diadakannya Perlindungan Konsumen?

Tujuan Perlindungan Konsumen

  1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
  3. Meningkatnya pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya;
  4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
  6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan Konsumen di Indonesia

Perlindungan hukum bagi konsumen mempunyai dua aspek yaitu :

1. Aspek hukum publik, pada pokoknya mengatur hubungan hukum antara instansi-instansi pemerintah dengan masyarakat, selagi instansi tersebut bertindak selaku penguasa. Cabang-cabang hukum publik yang berkaitan dan berpengaruh atas hukum konsumen umumnya adalah hukum administrasi, hukum pidana dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan praktek bisnis.

2. Aspek hukum privat/perdata, dalam hukum perdata yang lebih banyak digunakan atau berkaitan dengan azas-azas hukum mengenai hubungan/masalah konsumen adalah buku ketiga (mengenai hubungan hukum konsumen, seperti perikatan, baik berdasarkan perjanjian saja maupun yang berdasarkan pada UU) dan buku keempat (mengenai pembuktian daluarsa).

Isi UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang

mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah telah memenuhi standar mutu tertentu;

b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah tidak mengandung cacat

tersembunyi;

c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk

menjual barang lain;

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan

maksud menjual barang yang lain;

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan

maksud menjual jasa yang lain;

f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Memang masih banyak yang pasal-pasal lain dalam UU No.8 Tahun 1999 tetapi yang penulis berikan hanyalah untuk memberi contoh salah satu pasal dalam UU tersebut.

Dalam pasal 10 dikatakan pada bagian a. dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa, tetapi kerap kali penulis secara pribadi mendapatkan harga yang tidak pantas dari yang seharusnya, ternyata pegawai toko tersebut menawarkan harga yang lebih mahal dari yang ditetapkan toko tersebut untung saja tiba-tiba yang mempunyai toko tersebut datang dan dia mendengarkan percakapan penulis dengan pegawainya lalu dia langsung menegur bahwa ternyata pegawai tersebut membeberkan harga yang ngelantur semua. Ternyata semua harga yang ia beberkan dinaikkan untuk keuntungan pribadinya dan untung saja yang empunya toko mendengar dan langsung menegurnya. Memang kita harus berhati-hati dan teliti sebagai konsumen agar kita tidak tertipu oleh pelaku usaha terlebih lagi untuk yang tidak ber-barcode.

Masih banyak yang pelaku usaha bidang makanan/minuman yang tidak memberikan kualitas yang baik terhadap konsumen, seperti memberikan formalin, boraks, zat pewarna pakaian, dan zat kimia berbahaya lainnya dalam proses pembuatan makanan tersebut sehingga dapat membuat kerugian yang bisa cukup berbahaya bagi yang mengonsumsinya. Memang menurut penulis UU perlindungan konsumen di Indonesia masih banyak yang belum di tegakkan karena masih banyak pelaku usaha yang sering menipu para konsumennya dan juga tidak ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang untuk member efek jera sehingga para pelaku usaha yang menipu tersebut banyak yang masih berkeliaran.

Sumber:

http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-8-1999.pdf

http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sabarudin2.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: